HUKUM & KRIMINAL | balkot.com
Wednesday, 23 July, 2014, 17.00

Terkait korupsi haji, KPK periksa dua anggota DPR

Posted on Monday, 21 July, 2014 by in HUKUM & KRIMINAL

Terkait korupsi haji, KPK periksa dua anggota DPR

BALKOT.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu Wakil ketua komisi IX DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz dan anggota Komisi X dari fraksi PPP Reni Marlinawati sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama 2012-2013.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka SDA (Suryadharma Ali),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi Priharsa Nugraha KPK di Jakarta, Senin, lapor Antara.

Irgan dan Reni diketahui sebagai anggota rombongan yang ikut beribadah haji bersama Suryadharma pada 2012.

Selain Irgan dan Reni, KPK memeriksa Mochammand Amin yang merupakan suami anggota Komisi X dari fraksi PPP Reni Marlinawati; selanjutnya istri Irgan, Wardatun N Soenjono; Kyai Haji Noer Muhammad Iskandar dan istrinya Nur Djazilah Swasta Wardatun N Soenjono.

KPK sebelumnya juga sudah memeriksa sejumlah anggota rombongan lain seperti istri Suryadharma Ali, Wardhatul Asriah dan menantunya Rendhika Deniardy Harsono serta Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Banten Mohammad Margiono yang mengaku ikut rombongan menteri dengan masuk kategori petugas haji, padahal bukan petugas haji.

KPK dalam kasus ini menduga ada pelanggaran dalam beberapa pokok anggaran yaitu Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), pemondokan, hingga transportasi di jamaah haji di Arab Saudi.

Suryadharma Ali diduga mengajak keluarganya, unsur di luar keluarga, pejabat Kementerian Agama hingga anggota DPR untuk berhaji padahal kuota haji seharusnya diprioritaskan untuk masyarakat yang sudah mengantri selama bertahun-tahun.

Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dari PPP menjadi tersangka berdasarkan sangkaan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. (red)

Berpihak pada Capres, anggota PPS Sukabumi dipecat

Posted on Sunday, 13 July, 2014 by in HUKUM & KRIMINAL

Berpihak pada Capres, anggota PPS Sukabumi dipecat

BALKOT.com, – Sukabumi – Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sukabumi, memecat tiga anggota petugas pemungutan suara (PPS) karena terbukti memihak kepada salah satu calon presiden/wakil presiden jelang proses pencoblosan Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014.

“Ketiga anggota PPS tersebut kami pecat sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada 9 Juli lalu. Dua orang kami pecat tiga minggu sebelum pelasanaan pemungutan suara, dan satu lagi pada masa hari tenang,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Sukabumi Suhermat, Minggu.

Menurut Suhermat, ketiga anggota PPS tersebut dua diantaranya memihak kepada pasangan capres-cawapres nomor urut 1, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dan satu lagi karena memihak pasangan calon nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia mengemukakan, ketiganya dipecat karena ketahuan dan ada laporan dari masyarakat bahwa mereka merupakan simpatisan dan relawan masing-masing capres-cawapres.

Pemecatan itu, menurut dia, merupakan tindakan tegas dan antisipasi agar pada pilpres berjalan lancar tanpa ada kecurangan sehingga tidak ada yang dirugikan, dan menghindari konflik atau gugatan publik.

“Kami sudah melaporkan kasus ini kepada pihak petugas pemungutan kecamatan (PPS) dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi. Belum ditemukan lagi adanya anggota PPS atau PPK yang memihak, apalagi menjadi pengurus partai politik maupun relawan salah satu calon,” ujarnya.

Ia mengemukakan pula, menugasi anggota panwas kecamatan dan petugas pengawas lapangan (PPL) untuk terus melakukan pemantauan kegiatan penghitungan suara yang dilakukan mulai dari tingkat desa, dan saat ini sudah memasuki penghitungan tingkat kecamatan.

“Kami sudah tekankan kepada anggota panwas dan PPL, agar jangan lengah serta formulir C1 harus memegang dan teliti dalam mengisi formulir tersebut jangan sampai ada perbedaan yang bisa menyebabkan permasalahan di kemudian hari,” katanya, demikian Antara. (red)

Idih! Kemaluan Nenek diisi Narkoba lalu Diselundupkan ke Lapas Banceuy

Posted on Sunday, 13 July, 2014 by in HUKUM & KRIMINAL

Idih! Kemaluan Nenek diisi Narkoba lalu Diselundupkan ke Lapas Banceuy

Bandung, Balkot.com – Idih! nenek-nenek nekad selundupkan enam paket sabu beserta ratusan pil dextro ke Lapas Banceuy. Parahnya lagi, barang haram tersebut diselipkan perempuan yang sudah bau tanah kuburan itu di dalam kemaluannya.

Nenek gaek yang nggak juga sadar diri tersebut, adalah OS (61) warga Kampung Lemah Luhur Desa Sukamukti, Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

Katanya, aksi nekat tersebut terpaksa dilakukan karena kasihan dengan I, keponakannya yang sudah beberapa bulan ini mendakam di balik jeruji besi Lapas Banceuy.

Kepala Lapas Banceuy Agus Irianto mengatakan, upaya penyelundupan narkoba tersebut dilakukan OS Sabtu (12/7), sekitar pukul 10.00 WIB.

Karena amatiran, nenek tersebut selalu salah tingkat saat dilihat petugas, dan petugas pun curiga.

“Saat tengah melakukan pendaftaran penerimaan tamu, nenek itu gelisah terus apalagi saat ditanya-tanya petugas,” terangnya.

Curiga petugas selanjutnya mengintrogasi nenek tersebut dan saat penggeledahan baru diketahui ada narkoba di dalam kemaluan nenek tersebut. Terdiri dari 126 butir pil dextro dan 6 paket sabu.

“Petugas kami merasa curiga dengan gerak-gerik pelaku. Ia juga terlihat gelisah,” ujar Agus lagi.

Narkoba tersebut, diselundupkan dengan cara dililit lakban kemudian dimasukkan ke dalam kondom.
“Setelah dimasukkan ke dalam kondom, baru dimasukkan ke kemaluannya,” kata Agus.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaku, ia mengatakan bahwa keponakannya itu meminta dikirim sabu dan pil dekstro ke temannya. Kemudian temannya itu menitipkan kepada OS.

“I mengaku minta ke teman untuk dititipin ke uwa-nya (OS),” jelasnya.

Dua bayi WNI dilahirkan di penjara Malaysia

Posted on Saturday, 12 July, 2014 by in HUKUM & KRIMINAL

Dua bayi WNI dilahirkan di penjara Malaysia

BALKOT.com, Nunukan – Dua bayi dari lima anak-anak yang dideportasi pemerintah Kerajaan Malaysia melalui Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dilahirkan di dalam penjara negara jiran tersebut.

Jumiati, ibu dari salah bayi yang dilahirkan di penjara itu ketika tiba di Kabupaten Nunukan, Jumat malam mengatakan, bayinya yang baru berusia tujuh hari itu dilahirkan saat menjalani hukuman di Pusat Tahanan Sementara (PTS) Lahad Datu Negeri Sabah, Malaysia.

Wanita yang mengaku kedua orangtuanya berasal dari Buton Sulawesi Tenggara ini menyatakan, tertangkap aparat kepolisian setempat pada 24 Mei 2014 di tempat tinggalnya dan menjalani hukuman selama satu bulan lebih karena tidak memiliki dokumen keimigrasian berada di negara jiran Malaysia.

Meskipun lahir di Malaysia tetapi tidak memiliki surat keterangan lahir sehingga dianggap sebagai pendatang haram oleh pemerintah Kerajaan Malaysia, kata Jumiati yang mengaku lahir di Malaysia 23 tahun silam.

Istri dari Sopian ini menerangkan, bayi yang diberi nama Nur Hafizah akan kembali ke Malaysia berkumpul bersama suami dan kedua orangtuanya lagi.

Kemudian Suharni yang mengaku berasal dari Letta Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, bayinya yang telah berusia dua bulan lebih dilahirkan pula dalam penjara.

Wanita yang berusia 35 tahun ini menerangkan, masuk di penjara Pusat Tahanan Sementara (PTS) Kemanis Papar Kota Kinabalu Negeri Sabah tersebut karena kasus tidak memiliki dokumen keimigrasian.

Ia mengatakan, tertangkap aparat kepolisian setempat ketika sedang berkunjung ke rumah tetanganya dan dinyatakan bersalah oleh mahkamah negara jiran dengan hukuman penjara selama tiga bulan 15 hari lamanya.

Suharni yang mengikuti suaminya sebagai sopir mobil di Kota Kinabalu, bayi yang dilahirkan dua bulan 11 hari diberi nama Muhammad Hakimi.

Pada saat melahirkan bayinya tersebut mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas penjara dengan mengantarkannya ke rumah sakit terdekat kata Suharni, demikian Antara. (red)

Polisi tembak mati perampok bersenpi di Bantargebang

Posted on Saturday, 12 July, 2014 by in HUKUM & KRIMINAL

Polisi tembak mati perampok bersenpi di Bantargebang

BALKOT.com, Bekasi – Ketika hendak ditangkap, dua kawanan perampok yang meresahkan warga Kecamatan Bantargerbang, Bekasi, terpaksa ditembak mati oleh Polresta Bekasi Kota.

“Peristiwa itu terjadi pada Kamis (10/7), sekira pukul 15.00 WIB. Saat itu ada tiga orang yang menggunakan dua motor membuntuti mobil berisi uang perusahaan Rp1,4 miliar yang melintas di Bantargebang,” kata Kasat Reskrim Polresta Kota Bekasi, kompol Ujang Rohanda, di Bekasi, Jumat, lapor Antara.

Saat bersamaan sebanyak 12 anggota Resmob Polresta Bekasi Kota sedang berpatroli di lokasi kejadian yakni Jalan Ciketing Udik VI, Bantargebang.

Tim yang dipimpin langsung oleh Ujang mencurigai dua sepeda motor yang dikendarai tiga pelaku tersebut.

“Salah satu motor ditumpangi dua orang, sedangkan satu motor lagi hanya dinaiki satu orang,” katanya.

Polisi yang merasa curiga langsung menghentikan laju sepeda motor para pelaku, namun mereka malah melawan dengan mengeluarkan senjata api rakitan.

Karena terancam, polisi kemudian menembak para pelaku dan mengenai dua orang di antaranya, yakni berinisial AS (38) dan Bodong (30) hingga tewas.

“Sedangkan satu pelaku lainnya berinisial AY berhasil diamankan petugas. Komplotan ini terkenal berani dan biasa mencuri motor. Mereka tidak segan melukai dan membunuh korbannya. Bahkan berani melawan saat hendak ditangkap,” katanya.

Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX B 4620 KLQ, satu pucuk senjata api jenis revolver isi peluru laras panjang caliber 5,56 mm, dan 1 pucuk senpi jenis FN berikut peluru isi enam butir.

“Kami juga mengamankan sebuah kantong jimat milik salah satu pelaku,” katanya.

Tersangka AY dikenakan pasal 365 KUHP terkait pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. (red)

Penanggungjawab Tabloid Obor Rakyat Seharusnya Dipenjara

Posted on Thursday, 10 July, 2014 by in HUKUM & KRIMINAL

Penanggungjawab Tabloid Obor Rakyat Seharusnya Dipenjara

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) telah menetapkan dua penanggungjawab Tabloid Obor Rakyat sebagai tersangka. Namun, langkah tersebut dicederai karena Mabes Polri mengusut para tersangka dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Para tersangka diancam melalui pasal 9 ayat 2 yang mewajibkan setiap perusahaan pers memiliki badan hukum. Sanksi terhadap pelanggaran ini berupa denda sebesar Rp 100 juta, seperti diatur pada pasal 18 UU Pers.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta menilai langkah Mabes Polri tersebut adalah langkah hukum yang keliru. Pengusutan kasus Tabloid Obor Rakyat menggunakan UU pers bertentangan dengan rekomendasi dan pendapat Dewan Pers.

Sebagaimana diketahui, pada 17 Juni 2014, Dewan Pers mengirim surat kepada Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutarman. Dalam surat bernomor 223/DP/K/VI/2014 terebut, Dewan Pers menyampaikan enam poin yang memuat pertimbangan, penilaian dan dan pernyataan menyikapi peredaran Tabloid Obor Rakyat. Salah satu pertimbangan Dewan Pers menyatakan, masalah Obor Rakyat berada di luar ranah jurnalisme sehingga tidak dapat dijangkau melalui mekanisme UU Pers.

Kami memahami kepolisian juga sulit untuk menjangkau tersangka melalui Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, meskipun terdapat pasal 41 huruf c tentang larangan menghina seorang calon presiden dan atau pasangannya atas dasar agama, suku, ras, golongan; dan pasal 41 huruf d tentang larang menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat. Pasal ini sulit diterapkan karena larangan ini hanya berlaku bagi pelaksana, peserta, dan petugas kampanye yang telah terdaftar di tim sukses calon presiden/wakil presiden.

Karena itu, AJI Jakarta sependapat dengan beberapa pihak yang menyatakan pengusutan kasus Obor Rakyat dapat dilakukan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni pasal 156 dan 157 tentang penebar kebencian di depan umum, serta pasal 310 dan 311 KUHP mengenai fitnah. Dengan pengenaan pasal ini, pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan hukuman penjara 3-4 tahun.

Melalui siaran pers ini AJI Jakarta menyatakan:

1. Menyesalkan pengusutan kasus Tabloid Obor Rakyat di Mabes Polri yang menggunakan Undang-Undang Pers. Langkah Mabes Polri tersebut adalah langkah keliru dan mencerminkan kepolisian tidak serius untuk menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Mengingatkan kepolisian untuk melaksanakan isi Kesepahaman Bersama (memorandum of understanding) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Tahun 2012. Dalam nota kesepahaman pasal 3 ayat 1, kepolisian telah berkomitmen untuk menjalankan saran dan pendapat Dewan Pers apabila pengaduan dan laporan masyarakat di luar ruang lingkup kode etik jurnalistik.

3. Sesuai saran dan pernyataan dewan pers terhadap kasus Tabloid Obor Rakyat yang telah dianggap bukan produk pers dan tidak dapat dikenakan melalui UU Pers, sudah seharusnya kepolisian menggunakan UU lain selain UU Pers. O brn

 

Lecehkan Alm. Benyamin Sueb, “YKS” trans TV dihentikan Komisi Penyiaran Indonesia

Posted on Thursday, 26 June, 2014 by in HUKUM & KRIMINAL

Lecehkan Alm. Benyamin Sueb, “YKS” trans TV dihentikan Komisi Penyiaran Indonesia

BALKOT.com, Jakarta – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menjatuhkan sanksi administratif penghentian sementara pada Program Yuk Keep Smile (YKS) yang ditayangkan di Trans TV.

Ketua KPI Pusat Judhariksawan, dalam siaran persnya, Kamis, mengatakan penghentian program acara ini berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan langsung KPI dan hasil analisa, pihaknya menemukan adanya pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standa Program Siaran (P3 & SPS) KPI tahun 2012 pada Program YKS yang ditayangkan Trans TV pada 20 Juni 2014 pukul 19.22 WIB.

Pada program tersebut, YKS menayangkan adegan pengisi acara yang sedang dihipnotis sehingga melecehkan artis Benyamin Sueb.

Menurut Judha, hal ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 24 ayat (1) Standar Program Siaran yang melarang program siaran menampilkan ungkapan kasar dan makian, baik secara verbal maupun nonverbal, yang mempunyai kecenderungan menghina atau merendahkan martabat manusia.

Judha menjelaskan keputusan ini diambil KPI setelah melewati proses klarifikasi dengan jajaran direksi Trans TV, termasuk Direktur Utamanya Atiek Nur Wahyuni, Rabu (25/6).

Dia mengungkapkan Trans TV mengakui adanya kelalaian di pihak mereka, dan meminta maaf atas tayangan yang melukai perasaan masyarakat Betawi ini.

Program YKS ini sebelumnya telah mendapat sanksi administratif berupa teguran pertama pada 3 Januari 2014, teguran kedua pada 5 Februari 2014 dan pengurangan durasi pada 13 Maret 2014.

Sanksi penghentian sementara ini diambil sesuai dengan kewenangan KPI sebagaimana yang diberikan Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, pasal 55 ayat (2).

Judha menegaskan bahwa sepanjang pelaksanaan sanksi administratif, Trans TV tidak boleh mengganti program YKS dengan format program yang serupa baik di waktu siaran YKS maupun di waktu lainnya, sesuai dengan pasal 80 ayat (2) dalam Standar Program Siaran.

Belajar dari peristiwa ini, KPI melarang adanya aktivitas hipnoterapi diselenggarakan di luar program kesehatan. Judha mengatakan, hipnoterapi adalah salah satu metode penyembuhan phobia dan ganggguan kesehatan psikologis lainnya, bukan untuk bahan guyonan dan lawakan. (*)

BPOM temukan ribuan produk makan ilegal asal Malaysia dan Tiongkok

Posted on Wednesday, 25 June, 2014 by in HUKUM & KRIMINAL

BPOM temukan ribuan produk makan ilegal asal Malaysia dan Tiongkok

BALKOT.com, Jakarta – Tim gabungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Perdagangan menemukan ribuan produk makanan ilegal di gudang milik PD Aneka Jaya, Jakarta Barat, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor.

Dikutip dari Antara, Rabu, Kepala BPOM Roy A Sparringa, mengatakan “Banyak makanan ilegal siap didistribusi ditemukan dalam gudang ini. Produk tersebut berasal dari Malaysia dan Tiongkok.”

Ribuan kardus yang berisi berbagai jenis makanan itu disimpan di tiga gudang. Para pekerja terpaksa menghentikan pekerjaannya saat tim yang melakukan pemeriksaan barang tersebut masuk ke dalam gudang.

“Kami mencoba mengupayakan tidak beredar produk ilegal, yang tentunya dapat merugikan masyarakat. Upaya dilakukan dari hulu agar membuahkan hasil yang maksimal,” katanya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim, produk ilegal yang diduga beredar berupa roti kemasan plastik merek “Matilde Vicenda”, minuman merek “Remia”, saos merek “Meglio” dan selai stroberi merek “Zentis”. Ribuan kotak yang berisi produk makanan itu juga terdapat label ML dan BPOM, namun setelah diperiksa ternyata palsu.

“Tampak beberapa jenis makanan kemasan plastik dan botol ini legal. Jangan percaya, karena ternyata nomor izin produksi dan label impor palsu,” jelasnya.

Makanan kemasan ilegal diduga jumlahnya meningkat menjelang Ramadhan 1435 H, karena dipengaruhi permintaan. Masyarakat diharapkan berhati-hati membeli makanan kemasan.

“Jangan hanya melihat label izin produksi dan izin dari BPOM, melainkan juga label halal,” imbaunya. (red)

Polisi amankan tiga unit mobil Ferrari tak berdokumen

Posted on Tuesday, 24 June, 2014 by in HUKUM & KRIMINAL

Polisi amankan tiga unit mobil Ferrari tak berdokumen

BALKOT.com, Ngawi – Petugas Polres Ngawi mengamankan tiga unit mobil Ferrari yang diduga tidak dilengkapi dokumen resmi saat diangkut sebuah truk yang melintas di kawasan Monumen Suryo, Desa Plang Lor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Seperti ditulis Antara, Selasa, Kepala Satuan Reskrim Polres Ngawi AKP Budi Santoso, mengatakan, ketiga mobil Ferrari tersebut dua berwarna merah dan satu bewarna kuning.

Masing-masing bernomor polisi B-2-OBEL, B-6-HAN, dan B-1507-ZAF. Ketiganya diangkut menggunakan truk bernomor polisi B-9155-PIN yang dikemudikan Laiman (36) warga Jombang.

“Kami mencurigai truk yang melintas apalagi mengangkut mobil Ferrari. Setelah dihentikan, ternyata si sopir tidak memiliki SIM sebagaimana mestinya, yakni SIM B-1 Umum. Makanya, ketiga mobil yang diangkut berikut sopir dan truk yang dikemudikannya kami amankan untuk dilakukan pemeriksaan,” kata AKP Budi.
Menurut dia, setelah dilakukan pemeriksaan, ketiga unit mobil mewah yang diangkut itu diduga tidak memiliki surat-surat dan dokumen resmi, seperti STNK, BPKB, dan Formulir Tipe C.

“Ketiga mobil mewah tersebut memang harus dilengkapi dokumen resmi apabila melintas di jalan raya maupun saat diangkut menggunakan kendaraan lain,” kata dia.

Untuk itu, pihaknya hingga kini masih melakukan pemeriksaan dokumen resmi ketiga mobil mewah itu. Yakni dengan berkoordinasi dengan Samsat Polda Metro Jaya.

“Sebab, semua pelat nomor polisi mobil tersebut merupakan keluaran Polda Metro Jaya. Karena itu, kami akan mengecek keabsahannya ke Jakarta,” katanya.

Seharusnya kalau tidak ada STNK dan BPKB, maka tidak terpasang pelat nomor polisi. Sebab, pelat nomor polisi tidak boleh dibuat di sembarang tempat. Hanya boleh yang buatan Samsat.

Ia menambahkan, apabila dalam pemeriksaan ternyata mobil yang dimaksudkan resmi dengan pembuktian dokumen-dokumen yang sah, maka Polres Ngawi akan segera melepaskan ketiga mobil tersebut untuk diserahkan ke pemiliknya. (red)

BNN tangkap penyelundup sabu seberat 3,6 Kg

Posted on Tuesday, 24 June, 2014 by in HUKUM & KRIMINAL

BNN tangkap penyelundup sabu seberat 3,6 Kg

BALKOT.com, Kediri – Empat penyelundup narkotika jenis sabu-sabu ditangkap petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) dan kasus itu ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, lengkap dengan barang bukti sabu-sabu seberat 3,6 kilogram, lapor Antara.

Kepala Seksi Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri Erwin Didihantoro, Senin, mengatakan keempat tersangka masing-masing berinisial S, warga Kabupaten Malang, Z warga Surabaya, serta P dan H, keduanya warga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

“Tersangka ditangkap saat berada di Jalan Kandangan, Kabupaten Kediri dan mereka berada di dalam mobil,” katanya.

Ia mengatakan, narkotika berupa sabu-sabu itu dikirim oleh kurir dari Pontianak masuk ke Semarang. Saat di Kabupaten Kediri itu, petugas curiga dengan kendaraan yang mereka tumpangi. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan mendapati narkotika seberat 3,6 kilogram di dalam kendaraan tersebut.

Petugas akhirnya menahan para tersangka saat akan melakukan transaksi di Desa/Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri pada 22 April lalu.

Empat penyelundup sabu-sabu yang ditangkap BNN Jakarta itu merupakan sindikat narkotika dengan bandar besar di Indonesia. Barang bukti narkotika berupa sabu-sabu itu rencananya akan edarkan ke wilayah Jawa Timur, Sulawesi, dan Bali.

Pihak Kejari Kabupaten Kediri masih enggan untuk menjelaskan terkait dengan kasus tersebut, dengan alasan akan menjelaskan dalam sidang. Saat ini, petugas masih melakukan kelengkapan pemberkasan dari perkara itu.

Kejari menyebut yang bersangkutan akan dijerat dengan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun. (red)