Home Hukum & Kriminal SMAK Dago Jilid 4, GMBI Minta Hakim Vonis Sesuai Fakta Hukum

SMAK Dago Jilid 4, GMBI Minta Hakim Vonis Sesuai Fakta Hukum

SHARE
GMBI mendatangi Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung untuk bersurat ke Ketua PN. Tujuannya agar Hakim pada Rabu (14/3), besok bisa memutus perkara Pidana 811/Pid.B/2017/PN Bandung sesuai fakta hukum, Senin (12/3).

Balkot.Com – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) bersurat ke Ketua PN Bandung Kelas 1A, meminta agar majelis hakim bisa menuntut perkara Pidana 811/Pid.B/2017/PN Bandung terkait SMAK Dago sesuai dengan fakta hukum dan data-data dalam persidangan, jangan sampai masuk angin.

“Rabu 14 Maret besok majelis hakim akan membacakan vonis terkait perkara nomor 811. Oleh karenanya kami bersurat ke Ketua PN Bandung agar hakim bisa memberikan vonis sesuai dengan fakta hukum,” kata Ketum LSM GMBI, M. Fauzan Rachman saat dihubungi via telepon selularnya, Senin (12/3).

Fauzan dihubungi karena Senin sekitar pukul 10.00 WIB belasan anggota GMBI dipergoki wartawan datang untuk mengantar surat ke Ketua PN Bandung Kelas 1A. Saat dimintai tanggapannya, mereka menyarankan, tolong telepon ketua.

Surat dikirim karena GMBI melihat ada kejanggalan dalam sidang kasus perkara Pidana 811 Oleh karenanya GMBI dalam vonis Rabu 14 Maret 2018 besok akan mengerahkan massa sekitar 2.000 orang anggota GMBI yang berasal Distrik Kota Bandung, Kab Bandung, Bandung Barat dan Sumedang.

Dijelaskan Fauzan, kasus SMAK Dago dimulai dari kasus sewa menyewa lahan dan bangunan yang terletak di Jl Djuanda (Dago) No93 antara Perkumpulan Lyceum Kristen (PLK) selaku yang menyewakan dengan Yayasan Badan Perguruan Sekolah Menengah Kristen Jabar (BPSMK-Jabar) selaku penyewa.

“Lahan milik sah secara hukum PLK. Pada tanggal 14 Nopember 78 disewa BPSMK-Jabar untuk jangka waktu 10 tahun. Dibuktikan dengan surat perjanjian sewa,” katanya.

Setelah habis masa sewa, BPSMK-Jabar tak mau mengembalikan aset. Oleh karenanya langsung digugat. Pihak PLK menang, memerintahkan BPSMK-Jabar menyerahkan dan mengosongkan objek.

Tanpa sepengetahuan PLK, bangunan dan tanah tersebut didaftarkan dan ditetapkan Departemen Keuangan RI sebagai aset asing/cina. Perlawanan kembali dilakukan, dan untuk kedua kalinya PLK, menang.

Hasrat BPSMK-Jabar untuk menguasai aset PLK ternyata belum pudar, kali ini bermain dengan pihak Kantor Pertanahan  kota Bandung. Untuk ketiga kalinya PLK menang.

Walau sudah tiga kali kalah, BPSMK-Jabar masih belum puas, diwakil Ketuanya sdr Soekendra Mulyadi melaporkan Chugoei Barita Sondang Hutagalung Dkk selaku pengurus  PLK dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana penempatan keterangan palsu kedalam akta otentik, membuat surat palsu dan/atau menyuruh orang lain untuk menggunakan Vide Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebaimana ternyata dari adanya Laporan Polisi No Pol.LP.B/531/VII/2011/Jabar tanggal 19 Agustus 2011.

Dengan tersangka dan kini jadi terdakwa I : Ny.Maria Goretti Pattiwael; Terdakwa II Edward Seky Soeryadjaya; dan terdakwa III Gustaf Arie Pattipeilohy adalah “TIDAK SAH” yang konsekwensi yuridisnya terdakwa I Ny Maria Goretti dan terdakwa II Edward Seky dan terdakwa II Gustaf Arie haruslah ‘DIBEBASKAN atau setidak-tidaknya DILEPASKAN demi Hukum, tuntut Fauzan.

Berdasarkan data –data tersebut diatas, maka  GMBI menyatakan sikap perkara Pidana 811 sebagai berikut : Menolak putusan Hakim yang tidak melihat fakta-fakta dan data dalam persidangan; Menunut majelis hakim  agar dalam memutuskan perkara berpihak kepada kebenaran dan tidak ada pendholiman dan penindasan: GMBI siap mendukung putusan Hakim selama berkedudukan benar dan melihat yang benar.

Namun, apabila Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta dan data persidangan,  maka GMBI siap menurunkan pasukan untuk membela kebenaran dan melawan penindasan serta lawan kedholiman. Kami juga menuntut agar majelis hakim membebaskan tersangka dari segala tuntutan Pidana dikarenakan tidak sesuai dengan Fakya, Data dan Kemanusiaan juga Hukum,  tandasnya. (Aris)