Home Hukum & Kriminal Istri Nyabup, Bupati Abubakar Minta Japrem dari SKPD

Istri Nyabup, Bupati Abubakar Minta Japrem dari SKPD

SHARE
Bupati Bandung Barat Abubakar kenakan rompi orange, Rabu (12/4)

Balkot.Com, Bandung – Bupati Bandung Barat, Abubakar ditetapkan sebagai tersangka kasus suap sebesar Rp 435 juta. Uang tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang diberikan melalui Asep Hikayat. Lembaga survei bernama Rectoverso Institute disebut menerima aliran danat tersebut.

Dari sebesar Rp 435 juta itu, sebanyak Rp 50 juta digunakan untuk membayar lembaga survei bernama Rectoverso Institute terkait pencalonan istri Abubakar, Elin Suharliah, sebagai Bupati Bandung Barat periode 2018 sampai 2023.

“Dari informasi yang kami terima, ada pembayaran untuk tim survei. Jumlahnya yang sudah disetor uang muka atau DP kepada tim Survei sebesar Rp 50 juta,” kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, di Gedung KPK, Jakarta, pada Rabu (11/4).

Meski telah mengetahui besaran uang yang telah disetorkan, kata Saut, belum dapat dipastikan uang tersebut untuk berapa kali lembaga Rectoverso Institute melakukan survei. Hal tersebut sedianya masih didalami oleh penyidik KPK.

“Untuk berapa kalinya kami belum bisa memastikan. Ini masih didalami penyidik KPK,” ujar Saut Situmorang.

Dalam kasus ini, selain Abu Bakar, tiga orang lainnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka antara lain Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung Barat Weti Lembanawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat Adityo. Sedangkan diduga sebagai pemberi ialah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bandung Barat, Asep Hikayat.

Sebagai pihak pemberi, Asep Hikayat, disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP.

Sebagai pihak yang diduga penerima, Abu Bakar, Weti Lembanawati, dan Adityo disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

sumber : kriminologi