Home Inspirasi DPRD: Seleksi Calon Kepala Sekolah Tak Sesuai Permendiknas

DPRD: Seleksi Calon Kepala Sekolah Tak Sesuai Permendiknas

SHARE
Audiensi Komisi V DPRD Jabar yang dihadiri oleh Forum Aksi Guru Indonesia (Fagi), Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat (KPPJB), Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) dan Disdik Jabar yang diwakili Dadang Rahman.

Balkot.Com, Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung menilai, seleksi calon kepala sekolah (Cakep) tahun 2018 yang diselenggarakan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat tidak sesuai Permendiknas No. 28/2010 dan Permendiknas No.13/2007, oleh karenanya penetapan hasil seleksi cakep tahun 2018 diskors sebelum konsultasi dengan Kemendikbud.

“Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah dan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah mengamanatkan bahwa pengangkatan kepala sekolah harus memiliki sertifikat kepala sekolah yang dikeluarkan oleh lembaga resmi Kemendikbud”, tandas Yomanius.

Hal tersebut terungkap dalam Audiensi Komisi V DPRD Jabar yang dihadiri oleh Forum Aksi Guru Indonesia (Fagi), Komunitas Peduli Pendidikan Jawa Barat (KPPJB), Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) dan Disdik Jabar yang diwakili Dadang Rahman, Kamis (15/2).

Dalam audiensi tersebut Ketua Fagi Iwan Hermawan menyampaikan aspirasi dari cakep yang sudah mendapatkan Nomor Unit Kepala Sekolah (NUKS) tapi tidak lolos dalam proses seleksi yang dilakukan Disdik Jabar, sementara yang tidak memiliki sertifikat dari Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Solo dan NUKS ada yang lolos untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya.

Selain itu Iwan mempertanyakan tentang periodisasi kepala sekolah sebagaimana amanat Pemendiknas No. 28/2010.

“Dalam Permendiknas disebutkan bahwa masa tugas kepala sekolah satu periode empat tahun dan dapat ditugaskan kembali pada periode kedua apabila memiliki prestasi baik, bisa diangkat ke periode ketiga bila mendapat prestasi amat baik dan predikat istimewa dari tim penilai yang dibentuk disdik. Di Jawa Barat terdapat puluhan kepala sekolah yang sudah kadaluarsa yakni melebihi dua periode bahkan beberapa orang kepsek melebihi tiga periode,” bebernya.

Iwan juga mengancam akan melakukan upaya hukum.

“Apabila pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak melaksanakan periodisasi kepala sekolah, Fagi akan melakukan upaya hukum kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana yang telah dilakukan terhadap pemerintah Kota Bandung beberapa tahun yang lalu”, pungkasnya. (Ris)