Home Politik Gugat KPU, Besok PTUN DKI Tentukan Nasib Partai Idaman

Gugat KPU, Besok PTUN DKI Tentukan Nasib Partai Idaman

SHARE
Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama

Balkot.Com, Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta akan membuat putusan terkait gugatan Partai Idaman atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.58 tahun 2018 yang menetapkan partai besutan Rhoma Irama tidak lolos administrasi sehingga, tidak dilakukan verifikasi oleh KPU. Majelis Hakim di sidang sebelumnya sudah menetapkan Selasa tanggal 10 April 2018 pukul 10.00 akan dimulai pembacaan putusan terhadap partai.

Ketua Umum Partai Idaman H Rhoma Irama mengatakan sidang putusan PTUN besok akan dihadiri ratusan anggota dan simpatisan Partai Idaman.

“Mereka besok akan datang ke PTUN DKI yang beralamat di Pulogebang, untuk menyimak putusan dari pengadilan. Sesuai dengan prinsif partai, maka hadirin akan tertib dan sopan mendengarkan putusan hakim. Kehadiran anggota dan simpatisan tidak hanya berasal dari wilayah sekitar Jabodetabek, tetapi pengurus partai dari beberapa provinsi di Indonesia,” katanya, sebagaimana bunyi rilis yang ditandatangani Ketua Umum Partai Idaman Rhoma Irama dan Sekjen Ramdansyah, Senin (9/4).

Dijelaskan Rhoma Irama, Partai Idaman telah menghadirkan sejumlah saksi diantaranya Hamdan Zoelva mantan Ketua Mahkamah Konstitusi RI, Bambang Eka Cahya Widodo mantan Ketua Bawaslu RI, Junaedi dan Sony Maulana dari Fakultas Hukum UI. Partai juga telah menghadirkan 101 saksi fakta dari seluruh Indonesia untuk persidangan di PTUN.

Gugatan yang diajukan Rhoma Irama, Ketua Umum dan Ramdansyah, Sekjen Partai yang mewakili Partai Idaman berdasarkan AD/ART partai juga akan dihadiri kuasa hukum partai. Mereka antara lain pengacara Senior Alamsyah Hanafiah, Mariam Fatimah, Heriyanto dkk tentunya akan hadir mendampingi Ketua Umum dan Sekjen Partai yang menjadi prinsipal dalam permohonan gugatan ini.

Putusan MK No. 53 tahun 2017 yang diajukan oleh Rhoma Irama dan Ramdansyah dan kemudian dikabulkan terkait persamaan hak untuk diverifikasi oleh KPU RI tentunya harus dijalankan oleh penyelenggara Pemilu. Apabila hal ini tidak dijalankan, maka telah terjadi pembangkangan konstitusi. Hal ini tentunya akan memberikan dampak kepada publik. Publik akan meniru pembangkangn terhadap hukum, ketika penyelenggara negara tidak memberikan contoh untuk menjalankan putusan MK.

Penyelenggara negara juga tidak boleh lompat pagar terhadap kewenangan yang dimiliki dengan membuat norma baru yang tidak diatur oleh UU. UU No. 30 tahun 2014 telah mengatur kewenangan penyelenggara administrasi pemerintahan. Soal Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL yang dimasukan KPU RI dalam PKPU No. 11/2017 dan PKPU No. 6/2018 tanpa ada payung hukum di UU No. 7/2017 tentang Pemilu tentunya melampaui kewenangannya sebagai Eksektur, dan mengambil kewenangan legislator untuk membuat UU.

Fakta persidangan KPU RI juga membuat ketentuan sendiri yang tidak diatur oleh UU seperti

1. KPU RI membuat lkode Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Angka 7 yang tidak diatur dalam UU atau Peraturan KPU itu sendiri.

2. KPU RI juga telah melampui kewenangannya dalam mencoret keberadaan nomor rekening partai yang unik untuk masing-masing DPC Partai IDAMAN yang sudah dikeluarkan oleh pihak bank yang mengacu pada UU Perbankan.

3. KPU RI juga melampaui kewenangan ketika mencoret Surat Surat Keputusan dikeluarkan DPP terhadap PAC-PAC dimana AD/ART partai memberikan pengecualian dan kewenangan terhadap Ketua Umum dan Sekjen untuk membuat SK-SK PAC karena terkait kondisi tertentu.

4. KPU RI tidak mengindahkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memperkenankan tanda tangan specimen Ketua Umum dan Sekjen Partai, tetapi justru mencoret berkas-berkas partai Idaman karena tanda tangan tersebut.

Rhoma Irama selaku Ketua Umum Partai sudah menyatakan kesiapan untuk hadir untuk mendengarkan putusan. Rhoma sudah siap menghadapi apapun putusan yang akan ditetapkan oleh Majelis Hakim. Bahwa pada masa persidangan di PTUN DKI Jakarta, Menkopolhukam memanggil Kepala Kamar TUN, Mahkamah Agung tentunya diharapkan tidak ada intervensi dari pihak Eksekutif kepada Yudikatif. Asas Pemisahan Kekuasaan atau Trias Politica tentunya harus dijalankan untuk mewujudkan demokrasi yang modern. Demokrasi akan berada di ujung tanduk apabila pencampur adukan kewenangan atau intervensi dilakukan. Partai Idaman tentunya menolak pertimbangan berdasarkan intervensi yang justru menjadi ketidaknetralan lembaga peradilan. (Red)