Home Hukum & Kriminal Pemprov dan Warga Gontok-gontokan, Pemagaran Ruko Banceuy Permai `Pending`

Pemprov dan Warga Gontok-gontokan, Pemagaran Ruko Banceuy Permai `Pending`

SHARE
Kabid Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Satpol PP Jawa Barat Kamarul Bahri
Kabid Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Satpol PP Jawa Barat Kamarul Bahri

Balkot.Com, Bandung – Kabid Ketenteraman dan Ketertiban (Trantib) Satpol PP Jawa Barat Kamarul Bahri menjelaskan permasalahan hukum yang terjadi di kawasan Ruko Banceuy Permai, Jl Banceuy, Bandung. Mengingat Pemprov dan Warga yang diwakilkan Lawyer saling ngotot, pemagaran dipending.

Ruko Banceuy Permai Mau Dipagar, Pemilik Lapor Polisi

“Keamanan kondusif, tadi saya sudah komunikasi dengan pihak lawyer. Lawyer mengharapkan apapun bagaimana pun tidak mau di pagar. Satu senti (centimeter) pun tidak mau dipagar,” kata Kamarul Bahri kepada wartawan di kawasan Ruko Banceuy Permai, Bandung, Kamis (21/12).

Kalau terus memaksakan kehendak, pasang pagar di sekeliling Ruko Banceuy Permai, 60 pemilik ruko yang berada di atas areal seluas 1 ha akan melakukan perlawanan lewat jalur hukum.

Berseberangan dengan pemilik ruko, pihak Pemprov Jabar lewat badan pengelolaan aset dan keuangan daerah bersikeras agar kawasan tersebut tetap dipagar.

“Kedua kubu ini, saling gontok-gontokan untuk menjalankan visi misi dan tugasnya masing-masing,” jelas Kamarul Bahri.

Biro Aset dan Keuangan daerah, jelas Kamarul Bahri, juga bersikeras ingin memagar kawasan tersebut. Langkah ini, juga mengacu pada aspek hukum, yaitu Perda No6 tahun 2008.

“Setia aset provinsi itu harus dirawat, dipelihara dan dipagar. Ini kalau dari aspek aset,” jelas Kamarul Bahri. Tanpa menyebutkan Perda No6/2008 tersebut tentang apa.

Adapun dari aspek ketertiban, tambah Kamarul Bahri, kaitannya dengan seluruh sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat.

“Saya kepala bidang ketenteraman dan ketertiban masyakat, salah satu tugas pokok dan fungsi saya menjamin ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan apapun, apalagi ini kegiatan pemerintah, saya harus bertanggungjawab penuh untuk ketenteraman dan ketertibannya,” katanya.

Kalau volumenya kecil, Satpol PP yang menjalankan tugas tersebut, kalau beban volumenye besar, harus bersinergi dengan instansi terkait seperti TNI dan Polri.

Mengacu pada hal tersebut, pihak kepolisian yang ikut ambil bagian menyelesaikan permasalahan tersebut, menyikapinya lewat jalan tengah.

“Polresta Bandung menyikapi kondisi yang terjadi dengan pending pemagaran sampai batas waktu yang tidak ditentukan, sambil menyelesaikan proses hukum,” jelas Kamarul Bahri.

Pemprov Jabar tambah Kamarul Bahri, juga meminta pihak lawyer pemilik ruko membuat laporan tertulis, bukan lisan.

“Keberatan mereka apa saja. Agar bisa dilaporkan ke pak Gubernur. Laporannya harus tertulis, tidak bisa secara uilisan, secara lisan, kami tidak bisa memperbuktikan kepada pak Gubernur,” pungkasnya.

Bagian Aset dan Keuangan Daerah Pemprov Jabar tidak mau bicara saat wartawan bertanya kepadanya terkait aspek hukum kasus ruko banceuy permai

Terkait permasalahan tanah, Kamarul Bahri mengatakan persoalan tanah ruko Banceuy Permai sudah inkrah, Pemprov Jabar sudah menang kasasi.

“Keputusan pengadilan sudah inkrah, tetapi memang masih di web site. Kita belum mendapatka secara hitam putih. Mereka keberatan kenapa belum diterima hitam putihnya sudah main pagar,” pungkasnya.

Bagian Aset dan Keuangan Daerah Pemprov Jabar tidak mau bicara saat wartawan bertanya kepadanya terkait aspek hukum kasus tersebut.

Lelaki berbaju batik itu hanya menjawab dengan angkat tangan, lalu mengajak teman-temannya pergi meninggalkan lokasi. (Aris)